BEM Unwar Gelar Webinar Regional Tahun 2021

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Warmadewa (BEM Unwar) menggelar Webinar Regional bertajuk “Recovery Perekonomian Bali Pasca PPKM” pada Sabtu, 20 Februari 2021. Acara ini menghadirkan empat narasumber, yakni Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si., selaku Wakil Gubernur Bali, I.B. Purwa Sidemen S.Ag., M.Si., selaku Direktur Eksekutif PHRI Bali, Dr. I Made Suniastha Amerta, S.S., M.Par., selaku akademisi bidang pariwisata, dan I Kadek Paramita S.Ap., sebagai pelaku usaha. Acara webinar regional ini dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Warmadewa, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II,Wakil Rektor III Universitas Warmadewa, serta undangan dan peserta.

Acara webinar dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Bali, Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si. yang dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik pelaksanaan webinar yang digagas oleh BEM Universitas Warmadewa. Beliau berharap pelaksanaan webinar ini nantinya dapat  menghasilkan ide-ide atau gagasan inovatif untuk bisa membangkitkan pemulihan perekonomian Provinsi Bali dan kebangkitan ekonomi kreatif.

Presiden BEM Universitas Warmadewa, I Made Yudi Dwipayana dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan webinar regional ini bertujuan untuk mewadahi pihak pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk dapat saling memahami satu sama lain serta dapat memahami dan melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan dengan baik.

Rektor Universitas Warmadewa, Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan webinar tersebut. Ia turut menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini memiliki imbas yang besar terhadap aktivitas-aktivitas terutama dalam perekonomian.

Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si., dalam materinya memaparkan tentang kebijakan PPKM yang mengacu pada edaran Gubernur Bali. Ia menjelaskan tentang  ujung tonggak ekonomi Bali yaitu  pariwisata. Hal tersebut dikarenakan 53% dari PDRB Bali bersumber dari sektor pariwisata.

“Memasuki tahun 2021, ada beberapa usulan yang kami ajukan ke pemerintahan pusat terkait dengan pembangunan ekonomi Bali dan percepatan ekonomi melalui pembangunan founder negara asing dengan pola Free COVID-19 Cotidor (FCC). Maksud dari hal tersebut adalah bagaimana kita menerima wisatawan asing yang sehat dan telah divaksin serta dana hibah industri pariwisata dan pelaku usaha,” kata beliau.

Pemberian materi dilanjutkan oleh Direktur Eksekutif PHRI Bali  I.B. Purwa Sidemen S.Ag., M.Si., tentang bagaimana PHRI sebagai lembaga yang membawahi industri hotel dan restoran mengalami hantaman selama pandemi COVID-19 sejak bulan Februari tahun 2020. Ditambah dengan diberlakukannya pelarangan terhadap wisatawan dari berbagai negara tentu menjadi mimpi buruk bagi dunia industri pariwisata khususnya hotel dan restoran karena tidak pernah memperkirakan hal seperti ini akan terjadi. Selain itu beliau juga memaparkan tentang pentingnya protokol kesehatan melalui verifikasi dan sertifikasi kesehatan bagi pelaku pariwisata yang berkunjung ke Bali.

Beliau juga menyampaikan bagaimana proses penanganan bersama dampak COVID-19 melalui kerja sama pemerintah dan masyarakat. Kepada industri pariwisata pemerintah telah memberikan program pemulihan ekonomi pariwisata diantaranya dana hibah industri pariwisata, travel bubble, usulan program pinjaman lunak ( Soft Loan) , pemulihan pariwisata, bali tourism, dan quality tourism.

Pemberian materi dilanjutkan oleh Dr. I Made Suniastha Amerta, S.S., M.Par., selaku akademisi pariwisata menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bersama-sama memberikan pemahaman atau solusi dalam perjalanan perekonomian di Bali. Dalam materinya beliau menyampaikan tentang regenerasi sektor pariwisata dan krisis ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini dimana hal tersebut menyebabkan pendapatan sektor pariwisata menurun yang berakibat pada krisis ekonomi sehingga banyak yang menjual hotel di pasaran online.

Pemberian materi terakhir dipaparkan oleh I Kadek Paramita S.Ap., sebagai pelaku usaha yang juga merupakan alumni Universitas Warmadewa. Dalam kesempatan itu, Kadek Paramita menyampaikan keluhan terkait pembatasan jam malam atau kebijakan PPKM. Menurutnya, kebijakan ini merugikan para pelaku UMKM terutama bagi pelaku UMKM di malam hari. Ini dikarenakan pasar mereka adalah pasar malam. Ia juga menambahkan bahwa ada dua ketakutan bagi pelaku usaha, yaitu takut akan COVID-19 dan aparat-aparat di lapangan atau aturan pemerintah.

“Jujur saja kita pelaku usaha seperti saya ini, bukan hanya sekedar takut sama COVID-19 tapi takut dengan aturan pemerintah juga. Kenapa? Karena jujur saja tutupnya jam 21.00 kami sudah mulai bergegas tutup pukul 20.30 karena takut ada razia. Kalau kedapatan melebihi beberapa menit kita didenda. Lalu kami bayar apa? Sedangkan kami buka hanya 1-2 jam. Itupun pengunjung mana ada,” ujar beliau.

Sebagai kalimat penutup atau closing statement beliau mengajak UMKM tetap semangat dan tidak mudah menyerah serta ia berharap kepada pemerintah supaya lebih pro-rakyat terlebih kebijakan PPKM.

Oleh: Vrinda, Hironimus

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *