Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU OmnibusLaw, BERAKSI: Penanganan Covid-19 Jauh Lebih Penting

Indonesia kini tengah dilanda krisis pandemi global corona virus disease (COVID19). Krisis ini telah kita ketahui bersama sebagai akibat dari lambannya negara merespon COVID-19 ini sejak awal, yang mengakibatkan korban terus berjatuhan.

Dampak sosial dan ekonomi amat dirasakan oleh rakyat, khususnya dari kelompok miskin dan dan kelompok rentan lainnya. Situasi Darurat Kesehatan Masyarakat ini seharusnya mendapatkan perhatian penuh dari wakil rakyat yang duduk di DPR RI, sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai legislator.

Mirisnya wakil rakyat yang duduk di DPR RI justru memaksakan kehendaknya untuk memuluskan sejumlah legislasi yang sejak awal mendapatkan penolakan yang kuat dari masyarakat sipil, antara lain RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Krisna Dinata salah satu aktivis Beraksi(Barisan Rakyat Pro Demokrasi) mengatakan
“Kami sangat menyesalkan anggota DPR yang tidak memiliki kepekaan di tengah krisis dan bahkan menggunakan krisis sebagai kesempatan atau celah untuk mmuluskan kepentingan investasi dengan membahas RUU Omnibus Law ketimbang membahas bagaimana menghadapi pandemi Covid 19 yang justru sangat-sangat mnggerogoti berbagai lini masyarakat di Indonesia” tungkasnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pembahasan mengenai penanganan Covid 19 jauh lebih penting untuk dilakukan oleh Karenanya “Barisan Rakyat Pro Demokrasi (BERAKSI) Tolak OmnibusLaw mendesak kepada Ketua DPR RI, Ketua Badan Legislasi dan Ketua Fraksi untuk menghentikan pembahasan legislasi yang mengancam keselamatan rakyat, yakni RUU Omnibus Law Cipta Kerja sebab RUU Omnibus Law sejak awal cacat dengan prosedural” desaknya.

OmnibusLaw dikatakan cacat prosedural karena mengabaikan prinsip pelibatan rakyat secara bermakna, dan tujuan dari RUU ini justru mengancam keselamatan rakyat dan lingkungan hidup.

BERAKSI (Barisan Rakyat Pro Demokrasi) juga mendesak kepada anggota DPR RI Memprioritaskan tugas, fungsi dan kewenangan DPR RI untuk penanganan dan pencegahan COVID-19, serta dampak yang dialami oleh rakyat, khususnya dari kelompok miskin dan marjinal.

BERAKSI (Barisan Rakyat Pro Demokrasi) mendesak agar DPR RI tidak main-main dengan persoalan keselamatan rakyat. “Sekali lagi kami tegaskan kembali, bahwa kami yang tergabung dalam BERAKSI (Barisan Rakyat Bali Pro Demokrasi) Tolak Omnibus Law sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil di Indonesia menegaskan kami MENOLAK RUU Omnibus Law Cipta Kerja”tegasnya sebab penolakan ini didasari atas pandangan bahwa RUU ini pada hakikatnya sarat dengan kepentingan ekonomi dan politik yang melangengkan kekuasaan ekonomi yang bertumpu pada investasi dan korporasi skala besar. “Bagi kami, RUU Omnibus Law ini adalah Omnibus CILAKA bagi rakyat dan lingkungan hidup Indonesia” imbuhnya.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *