Kawin Tangkap, Sebuah Tradisi atau Pelanggaran HAM?

Juni belum berakhir. Tapi sudah memasuki masa akhir. Mungkin tak akan ada hujan bulan Juni seperti yang disabdakan eyang Sapardi Djoko Damono. Sebab bulan Juni ini dipenuhi oleh tangisan perempuan Sabana yang masih dijerat belenggu “Kawin Tangkap”.

Beberapa hari terakhir beredar video yang disinyalir merupakan praktek “Kawin Tangkap”. “Kawin Tangkap” merupakan suatu praktek penculikan paksa terhadap seorang perempuan untuk dijadikan istri tanpa persetujuan. Di bulan Juni ini, praktek “Kawin Tangkap” bukan hanya terjadi satu kali, namun tiga kali di lokasi yang berbeda dengan korban dan pelaku yang berbeda pula. 

Mirisnya, aktivitas tersebut hingga sekarang masih tetap ada dan terjadi. Hal itu tentu tak terlepas dari peran dan sikap masyarakat sekitar yang merasa wajar karena menganggap ‘Kawin Tangkap’ adalah tradisi warisan leluhur yang memang harus dilestarikan. Padahal, dengan begini perempuan diposisikan sebagai makhluk lemah yang tak punya hak, bahkan atas diri mereka sendiri.

Memang, beberapa budaya/tradisi perlu diperjuangkan. Juga perlu untuk dilestarikan. Tetapi, jika praktek kawin tangkap yang melukai harkat dan martabat perempuan, untuk apa dipertahankan? Bayangkan saja, bagaimana rasanya diculik dengan paksa hanya demi disuruh menikah (juga secara paksa) dengan seseorang tanpa persetujuan? Itu sakit, bung!!! Seunik apa pun budaya yang perlu dilestarikan, jika bertentangan dengan hukum positif, itu tidak bisa dipertahankan.

Secara antropologis orang Sumba, seperti masyarakat NTT pada umumnya, menilai peran wanita atau perempuan sangat tinggi sehingga harus dihormati. Oleh karena itu, dalam masyarakat Sumba, belis digunakan sebagai penghormatan bagi perempuan karena perempuan dianggap sebagai aset berharga.

Lebih jauh, kalau dilihat dari beberapa literatur, “pustaka BUDAYA SUMBA” oleh B. Soelarto misalnya, menjelaskan tentang bentuk perkawinan tradisional Sumba adalah eksogami searah atau asymmetris comnubium, yaitu perkawinan di luar kabisu, kabihu (clan) dalam hubungan yang mengikuti satu arah. Pola perkawinan demikian sangat mengutamakan perkawinan antar kemenakan (cross cousin mariage) yang dilakukan antara anak gadis saudara laki-laki (mother’s brother’s daughter) dengan putera saudara perempuan bapak (father’s sister’s son). 

Perkawinan eksogam searah berarti pula perkawinan antar kabisu, kabihu yang masih termasuk dalam satu kelompok suku. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan untuk membuka hubungan perkawinan dengan kabisu, kabihu dari suku lain. Membuka hubungan baru dalam perkawinan antar kabisu, kabihu itu diijinkan oleh adat dalam pepatah; Parai Piditula, Pintu Pidiloka. Artinya : Negeri yang baru dibentuk, pintu yang baru diberi warna. 

Yang dilarang oleh adat adalah perkawinan antara orang-orang yang masih termasuk keluarga sebatih atau dianggap masih termasuk keluarga sebatih. Yaitu antara paman bibi dengan para kemenakannya sendiri. Antara kakak adik atau yang masih dianggap mempunyai hubungan kakak beradik. Pelanggaran atas larangan adat itu akan menggoyahkan asas keseimbangan seluruh sendi kehidupan keluarga dan masyarakat lingkungannya. Akibatnya akan terjadi malapetaka dahsyat yang akan diderita oleh yang bersangkutan dan masyarakat umum, berupa kegagalan panen, wabah penyakit yang menimpa ternak dan manusia. 

Dalam buku yang sama juga dijelaskan bahwa perkawinan tradisional Sumba mengenal beberapa cara, antara lain; Masuk Ke Kamar (Tama La Kurungu), Hari Terang (Haringu), Bersandar (Pahangerangu), Masuk Keluarga (Lalei Tama), Masuk Paksa (Tama Rumbak) dan Melarikan gadis. Tidak ada penjelasan secara pasti bahwa “Kawin Tangkap” ini merupakan salah satu bentuk perkawinan tradisional Sumba. Jadi, bisakah “Kawin Tangkap” ini disebut sebagai suatu tradisi yang patut dilestarikan? “Kawin Tangkap” merupakan tradisi yang bagaimana?

Atas nama budaya, tindakan “Kawin Tangkap” tidak bisa dibenarkan. Tindakan membawa paksa seorang perempuan untuk dijadikan istri adalah bentuk lain dari pelanggaran HAM. Sebab, tindakan semacam ini telah merampas kemerdekaan korban. 

Kalau dilihat dari konstruksinya, secara sosial sudah tidak menempatkan perempuan sebagai subyek, sehingga merendahkan perempuan dari harkat dan martabatnya. Sementara dalam konstruksi hukum, kawin culik/kawin tangkap merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada warganya yang dirampas kemerdekaannya.

Selain itu, perlu juga dilakukan upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban “Kawin Tangkap”. Sebab, dalam praktiknya “Kawin Tangkap” berpotensi menimbulkan kekerasan yang berlapis pada korban, bentuk perkawinan tanpa peminangan, dan menimbulkan dampak traumatis korban. 

Penulis; Umbu, orang Sumba yang kini kerjaannya hanya kuliah online.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *