RCTI Menggugat; Menyelamatkan Moral Bangsa?

RCTI-iNews merupakan penyiaran berbasis spektrum frekuensi radio yang tunduk kepada UU Penyiaran. Tapi, di sisi lain, banyak siaran yang menyiarkan berbasis internet tidak tunduk pada UU Penyiaran. Akibatnya, konten siaran RCTI-iNews diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sedangkan konten siaran berbasis internet tidak ada pengawasan.

Hal tersebutlah yang membuat RCTI-iNews khawatir. Kemudian pihak RCTI dan iNews TV mengajukan uji materi UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menyebut pengaturan penyiaran berbasis internet dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002. Pasal tersebut dinilai tidak punya kepastian hukum yang tetap sehingga pihak MNC Group tersebut meminta agar penyedia layanan siaran melalui internet harus diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sontak gugatan tersebut mengundang protes dari netizen. Bahkan nama “RCTI” menjadi salah satu trending topik di laman Twitter. Hal ini dikarenakan jika gugatan tersebut dikabulkan, maka akan berimbas pada masyarakat yang tak bisa live di media sosial mana pun sebab dibatasi hanya untuk lembaga yang berizin saja.

Perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan siaran dalam platform media sosial, seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live dan Youtube Live sebagai penyiaran yang wajib berizin. Tidak hanya itu, penggunaan telepon video melalui aplikasi perpesanan, bahkan layanan pertemuan daring pun dapat pula masuk dalam penyiaran. Jadi, apabila masyarakat hendak melakukan siaran langsung melalui media sosial miliknya dan tanpa ijin, bisa jadi masyarakat akan ditertibkan oleh aparat penegak hukum karena penyiaran tanpa izin merupakan suatu pelanggaran.

Sementara itu, pihak RCTI menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud untuk membungkam ataupun membatasi kreativitas anak bangsa, melainkan untuk menyelamatkan moral bangsa dengan cara menyaring penyiaran yang layak tayang dan tidak.

“RCTI dan iNews bukan ingin kebiri kreativitas medsos, uji materi UU Penyiaran untuk kesetaraan dan tanggung jawab moral bangsa,” kata Corporate Legal Director MNC Group Christophorus Taufik dalam keterangan tertulis MNC Group, Jumat (28/8/2020) seperti dikutip dari detikNews.

Pernyataan “tidak ingin membungkam dan membatasi kreatifitas anak bangsa” dengan mengatasnamakan moral bangsa, saya kira ini berlebihan, juga tidak masuk akal mengingat apa yang diucapkan dan yang ditayangkan jauh dari kata menyelamatkan moral bangsa. judicial review UU Penyiaran oleh RCTI-iNews TV juga tidak tepat. Sebab antara konten pada platform media sosial (Youtube, IG, FB) dan RCTI memiliki karakter berbeda.

Menyelamatkan moral bangsa dengan cara menyaring penyiaran yang layak tayang dan tidak bukankah sudah menjadi tugas KPI? Bagaimana dengan tayangan-tayangan RCTI, sudahkah bisa dikatakan menyelamatkan moral bangsa?

Sebut saja tayangan kartun atau animasi anak seperti Doraemon atau Naruto. Pada moment-moment tertentu, animasi itu disensor. Tujuannya apa? Apakah untuk menyelamatkan moral bangsa?. Oke, sampai di sini kita setuju saja meski terpaksa. Lalu, bagaimana dengan adegan sinetron berpelukan diatas kasur atau sinetron balapan motor, apakah itu yang dikatakan menyelamatkan moral bangsa?

Jika tayangan-tayangan pada platform media sosial dinilai merusak moral bangsa, lantas bagaimana dengan acara reality show yang mengekspos kehidupan pribadi, menayangkan hubungan rumah tangga para selebritis, memamerkan harta benda yang mereka miliki, dan lain-lain apakah itu mendidik? Apakah itu tidak merusak moral bangsa?

Jika benar RCTI ingin menyelamatkan moral bangsa, pertanyaannya; Sudahkah RCTI menyaring tayangannya sendiri? Semoga.

Penulis; Umbu, mahasiswa yang kerjaannya kuliah online saja.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *