Solidaritas Aliansi Rakyat Pro Demokrasi (SANTI), Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Akademisi UNUD: Memang kacau.

Persmaunwar.com, DENPASAR. Solidaritas Aliansi Rakyat Pro Demokrasi (SANTI) mengadakan diskusi publik dengan tema “Bedah Omnibus Law RUU Cipta Kerja” di Sekretariat GMNI, Jl. Banteng No. 1, Denpasar pada Rabu, 14/10/20.

Diskusi “Bedah Omnibus Law RUU Cipta Kerja” ini bertujuan untuk menjawab keresahan publik selama ini terkait di sahkannya Omnibus Law  Ruu Cipta Kerja, yang didalamnya diduga termuat pasal-pasal bermasalah.

Menurut I Made Dedy Priyanto, SH. M.Kn, secara konsep, Omnibus Law ini mulai dari formilnya, keterbukaan publik, partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, itu ternyata memang kacau. Sebab ada beberapa versi yang dibagikan ke masyarakat luas.

“Kemudian tadi juga diketahui, secara formil itu, tahapannya Kenapa bisa secepat itu? Kemudian ada isu-isu berkembang juga masih terjadi perubahan-perubahan. Nah tapi kan, apa yang terjadi ini sebenarnya, ketika mereka terbuka saja sebenarnya kita sudah senang, asalkan mereka terbuka membahasnya seperti apa, konsep Omnibus Law itu sebenarnya bagaimana, dari pembukaannya, judul, batang tubuh dan seterusnya itu memang nyambung dia, memang terkait dia, okelah,” ujar akademisi FH Unud itu. “Tapi kalau misalnya hal-hal yang disembunyikan atau secara formil itu dia tidak sempurna sebagai aturan hukum, maka pemberlakuannya pun itu cacat sebenarnya,” lanjutnya lagi.

Lebih lanjut, Dedy Priyanto menyesalkan substansi UU Cipta Kerja ini dengan mengasumsikan bahwa rancangan UU Cipta Kerja ini terbuka bagi yang penyusunnya, tapi tertutup bagi mereka yang yang di luar si penyusun itu.

“Nah itulah yang disesalkan. Kenapa kemudian ada beberapa substansi-substansi yang memang terkesan terlalu cepat pembentukannya, misalnya dibidang ketenagakerjaan itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu kelihatan di pasal satunya. Tapi kemudian menghilang dia ketika diatur peraturan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu diatur melalui peraturan pemerintah?”

Kemudian terkait peran serikat buruh, akademisi FH Unud ini menjelaskan bahwa organisasi buruh tidak bisa mengintervensi lagi bukanlah hal yang vital. Sebab, menurutnya, yang menjadi sorotan itu adalah pekerja outsourcing.

“Jadi itu bukan hal yang vital sebenarnya karena serikat pekerja itu bisa dikuasakan oleh pekerja. Jadi, ketika pekerja itu merasa awam, dia merasa tidak tahu atau merasa kebingungan bagaimana memfasilitasi, meneruskan penuntutan hak-haknya itu bisa dikuasakan ke serikat pekerja. Nah yang perlu menjadi sorotan itu serikat pekerja bagi pekerja outsourcing. Itu belum ada di Indonesia. Pekerja-pekerja outsourcing itu membentuk serikat pekerja yang menyambung hak-haknya, memperjuangkan hak-haknya,” terang Dedy Priyanto.

Sementara itu, terkait dengan usulan untuk mengajukan judisial review ke Mahkamah Konstitusi, Gerry Gunawan mengatakan bahwa masih ada cara lain yang bisa ditempuh untuk memberikan dorongan agar pemerintah mencabut UU Cipta Kerja ini.

“Memang kita sebagai akademisi, ada jalur-jalur seperti itu. Sebelum kita judicial review, ada mekanisme lain. Legislatif review pun bisa. Bahkan, eksekutif review bisa. Kalau legislatif review, ini yang kita lakukan sekarang menekan secara politis, sembari kita melakukan eksekutif review, maksudnya menekan presiden untuk mengeluarkan Perppu,” ujar  Penanggungjawab SANTI Itu.

Terkait dengan minimnya kesempatan untuk menang ketika mengajukan judisial review, Penanggungjawab SANTI ini, mengatakan  bahwa pilihan terakhir adalah dengan turun kejalan.

“Oke, makanya kami mengatakan tadi, mekanisme judicial review ini adalah jalan terakhir. Makanya, yang kami lakukan turun ke jalan. Itu kan bagian dari tekanan politis kepada DPR, presiden,” tutup  Gerry

Journalist: Ety  Madun.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *