Tanggapan Presiden BEM dan Ketua BEM Fisip Unwar Atas Hasil Tuntutan Mahasiswa

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Warmadewa kembali menyampaikan aspirasi mahasiswa pada Selasa, 07/07/2020. Kali ini Aliansi BEM bersama Rektorat menyampaikan aspirasi pada pihak yayasan sebagai bentuk tindak lanjut atas penyampaian aspirasi oleh Aliansi BEM ketika melakukan audiensi dengan pihak rektorat terkait tuntutan mahasiswa Universitas Warmadewa pada Rabu, 01/07 lalu.

Adapun rapat pimpinan bersama ketua yayasan tersebut menghasilkan beberapa poin sebagai berikut;

1. SPP untuk tahun 2020 tidak bisa dipotong karena sudah masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan yang ditetapkan pada rapat pimpinan tahun 2019.
2. Kouta internet masih diproses agar bisa lebih dari 1 provider.
3. Untuk proses pembelajaran secara daring, akan dibuatkan modul sistem supaya dosen tetap mengajar sesuai dengan aturan yang ditetapkan (nanti akan disediakan 2 pilihan aplikasi pembelajaran secara daring), jika masih ada dosen yang mengajar semena-mena kirimkan surat ke dekan dan tembusan ke rektor.
4. Untuk E-learning PT Wiley, karena belum berjalan dengan efektif, bapak rektor sudah mengirimkan surat permohonan pemutusan kerjasama sementara (Jika diterima akan mengurangi pembayaran sebesar Rp. 350.000/tahun).
5. Pembayaran parkir Rp.100.000 tetap dikenakan saat pembayaran SPP, tetapi karena selama pandemi ini penggunaan parkir tidak berjalan efektif maka uang pembayaran parkir akan dikembalikan ke masing-masing mahasiswa dalam bentuk pulsa untuk mendukung proses pembelajaran daring.
6. Untuk asuransi, masih diperiksa. Jika masih ada dana asuransi yang tersisa akan dikembalikan ke mahasiswa dalam bentuk kouta untuk mendukung proses pembelajaran daring.

Menanggapi hal tersebut, Presiden BEM Universitas Warmadewa mengungkapkan kekecewaannya terkait SPP yang tidak dipotong.

“Sebenarnya kecewa dengan keputusan tersebut, SPP tidak dipotong tetapi pihak kampus memberi keringanan menghilangkan denda keterlambatan pembayaran pada semester ganjil 2020/2021” kata Presiden BEM saat dihubungi via WhatsApp.

Presiden BEM juga berharap agar kualitas mengajar dosen harus ditingkatkan agar apa yang dibayarkan oleh mahasiswa sesuai dengan hasil yang diperoleh.

“Tetapi dilain sisi jika SPP tidak diberi potongan maka kualitas dari proses mengajar dosen harus ditingkatkan karena selama proses pembelajaran daring saat ini masih banyak ada dosen yg cara mengajarnya tidak mematuhi SOP yg telah ditentukan, hal tersebut supaya setara dengan apa yang kita bayarkan dan pembayaran-pembayaran yang selama ini kurang penting dapat dihilangkan” lanjut Presiden BEM yang akrab disapa Yoga itu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Krisna Santosa. Ia mengungkapkan bahwa apa yang dituntut oleh mahasiswa tidak bisa dipenuhi oleh para pimpinan rektorat lantaran banyak sistem di kampus yang sejatinya kurang baik.

“Banyak sistem di kampus yang sejatinya belum baik/belum matang/ belum baik pengelolaannya. Bukannya mematangkan sistem-sistem tersebut malahan mahasiswa sudah dipungut biaya contoh plang parkir, e learning, dll terlepas dari banyak hal dibalik itu (kontrak, rencana, dll)” kata Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saat dihubungi via WhatsApp.

Lebih lanjut, Ketua BEM FISIP yang akrab disapa Santos itu juga mengkritisi terkait portai parkir yang tidak difungsikan dengan baik tetapi telah memungut biaya pada mahasiswa.

“Kalau dilihat lagi point no 5, sama dengan artinya kita bayar parkir tapi dialokasikan ke kuota. Tidak ada bedanya dengan kita beli kuota sendiri, lalu selama kuliah daring kita tidak pakai fasilitas gedung, listrik, wifi, dll. Yang kita minta kan supaya SPP yang telah dibayarkan utk gedung, listrik, wifi, dll itu yang dipakai subsidi kuota utk menunjang sistem pembelajaran kita” lanjut Santos.

Santos juga mempertanyakan mengapa SPP yang masuk dalam rencana anggaran tahun 2020 jika tidak bisa dipotong, setidaknya ada keringan dengan memberikan kuota internet dalam bentuk semua provider dengan ukuran lebih banyak lagi kepada mahasiswa.

“Lalu karena SPP sudah masuk ke rencana anggaran tahun 2020, kalau memang tidak bisa dipotong, ya untuk kuota internetnya kita minta supaya bisa semua provider dan juga ukurannya lebih banyak. Jadi kalaupun tidak ada potongan SPP, minimal tetap kita dapat merasa terpenuhi hak-hak kita untuk menunjang perkuliahan daring dari uang SPP yang telah kita bayarkan tersebut” jelas Santos.