UPJM Unwar Gelar Talkshow dalam Rangka Menanggapi Isu Pariwisata Bali

Denpasar_Unitas Penalaran dan Jurnalistik Mahasiswa (UPJM) Universitas Warmadewa menggelar Talk Show yang bertemakan “Peran Media Dalam Eksistensi Pariwista di Provinsi Bali” pada sabtu 18/01/2020.

Talk Show yang dilaksanakan di gedung Auditorium Widya Sabha Uttama ini selain dihadiri oleh masyarakat umum, juga dihadiri undangan dari beberapa Lembaga Pers Mahasiswa di lingkungan Denpasar dan juga unitas di lingkungan kampus Warmadewa.

Acara Talk Show ini dipantik oleh moderator Dwi Hita yang merupakan alumni FEB Universitas Warmadewa dan sekarang ini merupakan mahasiswa aktif di Universitas Gajah Mada dalam menempuh pendidikan S2. Selain itu, narasumber dalam acara ini ada Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, Nandhang Astika, dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia eksekutif Bali (Walhi Bali), dan dari perwakilan Dinas Pariwisata Propinsi Bali, Ni Nyoman Ayu Adriani.

Sektor pariwisata di Propinsi Bali merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar baik di Indonesia secara umum maupun untuk Bali pada Khususnya. Namun, dilain sisi, muncul pemberitaan media asing Fooder’s Traver  bahwa Bali tidak layak untuk dikunjungi pada 2020. Menurut media ini, yang menjadi dasar pertimbangannya, yakni permasalahan sampah, kelangkaan air bersih dan juga perilaku tak sopan para wisatawan.

Menanggapi hal tersebut, Ni Nyoman Ayu Adriani sebagai perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengatakan bahwa sampai saat ini masalah sampah merupakan issue yang menjerat pariwisata, terutama sampah plastik.

“jadi kami juga sudah berupaya mengeluarkan peraturan gubernur, untuk bisa mengurangi timbulan sampah. Kalau di kabupaten kota itu sudah ada upaya-upaya di sekolah-sekolah atau di desa-desa untuk membeli sampah-sampah terutama yang bisa di daur ulang. Pada kenyataan sekarang masih banyak warga masyarakat yang menggunakan plastik, misalnya di pasar-pasar. Hal itu terjadi karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya sampah plastik, tetapi kami juga bukan hanya bersosialisasi, kami juga harus mencari solusi terkait hal itu” ujar Ibu Ayu Adriani.

Terkait dengan kelangkaan air bersih, dari pihak pemerintah sendiri melakukan upaya-upaya agar masyarakat tidak hanya menggunakan air tanah, melainkan memproduksi air yang ada di PDAM yang ada di sekitar.

“jangan sampai kita kekurangan air bersih karena ini akan membawa citra negatif untuk pariwisata Bali dan juga media gampang sekali untuk menggoreng, karena ada media-media yang nakal. kalau beritanya tidak kontroversial media mungkin tidak akan terkenal. Tetapi kami dari pemerintah, apapun beritanya mau diberitakan negatif itu adalah cambuk bagi kami untuk memperbaiki diri” lanjut Ibu Ayu.

Sementara itu, saat di tanya oleh moderator terkait rezim kapitalis direktur WALHI Bali, I Made Juli Untung Pratama membuka pembicaraannya dari permasalahan terkait pesisir selatan Bali, dimana WALHI sedang mengawal penyusunan dokumen RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil) Propinsi Bali. Ia juga menjelaskan tentang dokumen RZWP3K bahwasanya WALHI Bali menemukan banyak proyek yang di akomodir dan berpotensi merusak lingkungan.

“Pada Agustus 2018 WALHI pertama kali ikut itu disana dimasukan proyek tambang pasir di pesesir pantai Kuta seluas 1,900 hektare. Yang kedua terkait rencana perluasan pelabuhan Benoa ,dan rencana perluasan bandara Ngurah Rai serta rencana reklamasi Teluk Benoa yang masih di masukan seluas 700hektar. Dari dokumen tersebut kita bisa lihat bahwa eksploitasi itu masih ada. Dokumen yang menjawab. Apakah masyarakat dilibatkan dalam penyusunan dokumen tersebut? dokumen tersebut bisa menjawab” tegas pria yang biasa disapa bli Topan itu.

Juli Untung Pratama, Direktur WALHI Bali

I Made Juli Pratama mengatakan bahwa Walhi Bali juga telah melakukan sosialisasi di desa-desa, seperti Desa Adat Legian dan Desa-desa di sekitar pesisir yang berdampak langsung. 

“WALHI telah melakukan sosialisasi di desa-desa,seperti Desa adat Legian dan Desa adat lainnya. Dari sosialisasi tersebut, masyarakat mempertanyakan mengapa pemerintah sampai memasukan mega proyek yang membahayakan di pesisir mereka. Contoh jika terjadi penyedotan pasir 1.900 hektar di pesisir Kuta, bagaimana nasib pesisir dari kawan-kawan kita? Apakah tidak akan berdampak pada pesisir?”, Lanjut  Untung Pratama.

Menanggapi issue bahwa Bali tidak layak dikunjungi pada 2020, perwakilan dari Aliansi Jurnallis Independen (AJI) Denpasar, Nandhan Astika mengatakan bahwa hal itu merupakan kritik yang baik dari media asing karena menceritakan kenyataan. Sebab menurut Nandhan Astika, suatu kebenaran tidak boleh disembunyikan.

“Suatu kebenaran tidak boleh disembunyikan,sepahit apapun itu selagi informasinya benar,tetap harus disampaikan pada masyarakat’’tegas Nandhang Astika.

Terkait dengan peran media, Nandhang Astika juga memberikan pedoman berupa kode etik jurnalistik yang disampaikan disela-sela pembawaan materinya.

Nandhang Astika, Ketua Aliansi Jurnalis Independen , Denpasar

Penyampaian kode etik jurnalistik tersebut tidak  sekedar menjadi materi pelengkap talkshow , Nandhang juga berharap pers mahasiswa dapat bekerja berlandasakan kode etik Jurnalistik dengan baik.

Reporter : Yunda Papu

Editor : YH

Mungkin Anda Menyukai

Satu tanggapan untuk “UPJM Unwar Gelar Talkshow dalam Rangka Menanggapi Isu Pariwisata Bali

  1. Nandhang Astika, suatu kebenaran tidak boleh disembunyikan!
    Inilah saatnya bali terlecut semangatnya untuk mempertahankan keeksotisan bali di mata pariwisata internasional. sebab, merengkuh lebih mudah daripada mempertahankannya.
    Untuk Reporter: Yunda papu, terus semngat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *